in

Maju terus, Reformasi Perpajakan tidak terhalang oleh putusan MK tentang UU Cipta Kerja

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Anehnya, Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia memutuskan bahwa Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja inkonstitusional bersyarat.

Mahkamah Konstitusi melarang pemerintah menerbitkan peraturan turunan sebelum peraturan yang direvisi disahkan dengan masa kerja dua tahun.

Nah, salah satu klaster di beleid yang menggunakan mekanisme omnibus law, ada klaster perpajakan.

Namun, pemerintah mengklaim putusan MK tidak akan menghambat reformasi perpajakan.

Baca juga: Putusan MK tentang UU Cipta Kerja Diapresiasi Berbagai Pihak, Mulai Politisi hingga Mantan Ketua MK

“Untuk klaster perpajakan (dalam UU Cipta Kerja), semua peraturan turunan sudah dibuat,” kata Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo pada Media Gathering Kanwil DJP Jakarta Barat, Jumat (26). /11).

Sedangkan untuk UU Cipta Kerja, beberapa aturan turunan yang telah dikeluarkan pemerintah adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

Kemudian PP Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Atas Obligasi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap.

Baca juga: Fraksi PKS Apresiasi Putusan MK yang Menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional

Kemudian, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.