in

Yusril Beri 2 Saran untuk Jokowi Hadapi Putusan MK

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Presiden Joko Widodo tak punya pilihan selain bekerja keras menyempurnakan UU Cipta Kerja menyusul putusan MK, Kamis (25/11/2021).

Hal itu disampaikan mantan Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja inkonstitusional bersyarat.

Jika dalam waktu dua tahun undang-undang tersebut tidak diubah, undang-undang tersebut secara otomatis akan menjadi inkonstitusional secara permanen.

Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa jika dalam waktu dua tahun tidak diperbaiki, maka semua undang-undang yang telah dicabut oleh UU Cipta Kerja secara otomatis akan berlaku kembali.

Ini jelas bisa menimbulkan kekacauan hukum, kata Yusril.

Baca juga: Yusril Ihza Mahendra: Pemerintah Harus Kerja Keras Perbaiki UU Cipta Kerja

Dalam putusan tersebut, MK juga melarang Pemerintah menerbitkan peraturan pelaksanaan UU Hak Cipta selain yang sudah ada.

Mahkamah Konstitusi juga melarang Pemerintah mengambil kebijakan baru yang berdampak luas berdasarkan UU Cipta Kerja selama UU tersebut belum direvisi.

Yusril menilai putusan MK itu berdampak luas bagi Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang kini tinggal tiga tahun lagi hingga 2024.

Kebijakan super cepat yang ingin diterapkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagian besar didasarkan pada UU Cipta Kerja.