in

Dianggap cukup janggal, sejumlah pakar mengkritik putusan MK tentang UU Cipta Kerja yang inkonstitusional

TRIBUNNEWS.COM – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 atau Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja bergantung pada sejumlah ahli.

Para ahli menilai putusan tersebut tidak tegak lurus dengan logika hukum.

Putusan MK itu juga dinilai janggal oleh para ahli karena seharusnya MK membatalkannya, bukan membuatnya inkonstitusional bersyarat.

Kritik tersebut antara lain disampaikan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bersama 17 LBH di seluruh Indonesia.

Ketua Advokasi YLBHI Muhammad Isnur mengatakan putusan tersebut menunjukkan MK tidak berani lurus dan tegas dengan logika hukum dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK).

“Ketidakpercayaan MK sudah terjawab. Dengan melihat putusan MK, kita bisa melihat MK memberikan putusan gantung atau tidak berani lurus dan tegas dengan logika hukum dan UU MK,” Isnur kata dalam siaran pers, Kamis (25/11/2021), dikutip dari Kompas.com.

Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur.
Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur. (Tribunnews.com/Chaerul Umam)

Isnur menilai MK harus mengambil keputusan dengan menyatakan UU Cipta Kerja batal demi hukum agar tidak membingungkan dan menoleransi pelanggaran.

Menurut Isnur, putusan MK juga menciptakan kondisi yang tidak mudah dipenuhi bahkan menimbulkan ketidakpastian hukum.

“Putusan MK itu seolah menegaskan bahwa kekhawatiran masyarakat sipil terhadap MK yang tunduk pada eksekutif telah terbukti,” katanya.