in

Dinyatakan inkonstitusional, mengapa undang-undang penciptaan lapangan kerja masih berlaku? Ini penjelasan MK

TRIBUNNEWS.COM – Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa UU Nomor 11 Tahun 2020 atau UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945.

UU Penciptaan Lapangan Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan harus diperbaiki dalam waktu 2 tahun ke depan.

Meski begitu, MK tetap mengizinkan UU Cipta Kerja berlaku sejalan dengan pembenahan yang dilakukan pemerintah.

Sebagian masyarakat bertanya-tanya mengapa Omnibus Law masih diperbolehkan berlaku.

Baca juga: MK menyatakan UU penciptaan lapangan kerja bertentangan dengan UUD 1945, ini tanggapan DPR dan Menko Airlangga

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara MK Fajar Laksono menjelaskan, sejak UU Cipta Kerja disahkan, banyak peraturan turunan yang dikeluarkan.

Ketentuan dalam UU Hak Cipta juga telah banyak diterapkan di lapangan.

Hingga Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UU Hak Cipta masih berlaku namun dengan berbagai syarat.

“Oleh karena itu putusan tersebut menyatakan inkonstitusional bersyarat karena UU Cipta Kerja selama ini telah dilaksanakan sejak diberlakukan dan telah menghasilkan peraturan pelaksanaan yang tentunya telah dipraktikkan di lapangan.”

“Ini (UU penciptaan lapangan kerja) tetap berlaku sementara MK memberikan pesan penting yang tidak boleh diabaikan dalam putusan MK,” jelas Fajar, dikutip dari YouTube TV One, Kamis (25/11/2021).

Juru Bicara MK Fajar Laksono, di Kantor MK, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (15/3/2018).
Juru Bicara MK Fajar Laksono, di Kantor MK, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (15/3/2018). (Rina Ayu/Tribunnews.com)

Baca juga: DPR akan mengkaji putusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional

Fajar mengingatkan, meski undang-undang ini tetap berlaku, ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah.