in

Kemenkeu Respon Pernyataan Prabowo Soal Harta Kekayaan Indonesia di Luar Negeri

Prabowo Subianto kembali mengeluarkan pernyataan kontroversial yang ditujukan buat , ia menyatakan bahwa ada harta kekayaan Indonesia sebagian besar berada diluar negeri dan angkanya mencapai Rp 11.000 triliun. Apa yang disampaikan Prabowo langsung memancing reaksi pemerintah.

Kementerian Keuangan langsung menampik apa yang diutarakan oleh prabowo. Pihak Kemenkeu telah melakukan pendataan harta kekayaan Indonesia di luar negeri yang berkisar sekitar Rp 1.036 T. Dengan adanya data ini, secara otomatis pernyataan Prabowo dapat dibantah.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Nufransa Wira Sakti kepada detikFinance menjelaskan bahwa pemerintah sendiri sudah terus menggenjot repatriasi harta kekayaan di luar negeri. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah jalur tax amnesty.

“Indonesia telah melaksanakan UU Pengampunan Pajak (Tax Amnesti)- UU No 11/2016 yang dilaksanakan selama periode 9 bulan (sesuai mandat UU) yaitu periode Juli 2016-Maret 2017. Dengan UU tersebut setiap warga negara Indonesia dapat menyampaikan laporan seluruh hartanya yang selama ini tidak/belum dilaporkan, baik yang disimpan di dalam negeri maupun yang disimpan di luar negeri dengan memperoleh pengampunan,” jelas Nufransa.

Selain itu, Nufransa juga menjelaskan bahwa pemerintah pun telah memiliki UU pertukaran data pajak secara otomatis antarnegara lewat sistem Automatic Exchange System of Information (AEoI). Sistem ini menurutnya, dapat menyampaikan informasi secara otomatis mengenai keberadaan harta dan aktivitas ekonomi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri.

“Saat ini Indonesia juga telah memiliki UU 9/2017 mengenai pertukaran data pajak secara otomatis antar negara (AEOI). Dengan kerjasama secara internasional ini dapat diketahui keberadaan harta wajib pajak Indonesia di negara-negara lain (yuridiksi) di luar Indonesia,” ungkap Nufransa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *